Berastagi - Mendukung pelestarian dan perlindungan kekayaan intelektual berbasis budaya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, bersama Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan menghadiri Pekan Kebudayaan Daerah Karo yang digelar di Taman Mejuah-juah.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Sumut secara simbolis menyerahkan sertifikat Hak Cipta kepada para pelaku seni dan budaya lokal melalui Wakil Bupati Karo. Penyerahan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus langkah konkret dalam memberikan perlindungan hukum atas karya cipta yang berasal dari kearifan lokal masyarakat Karo.

“Melalui penyerahan sertifikat hak cipta ini, kami ingin memastikan bahwa hasil karya budaya masyarakat memiliki pengakuan hukum yang sah, serta dapat mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif berbasis budaya,” ujar Ignatius dalam sambutannya.

Pekan Kebudayaan Daerah Karo menjadi momentum penting untuk menunjukkan kekayaan budaya yang dimiliki, seperti seni tari, musik tradisional, pakaian adat, hingga kerajinan khas Karo. Kehadiran Kemenkum dalam acara ini juga menunjukkan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat perlindungan kekayaan intelektual di daerah.

Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemenkum terhadap pelaku budaya dan seniman lokal. Ia berharap sinergi ini terus terjalin agar warisan budaya masyarakat Karo tidak hanya lestari, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan.

Kabanjahe – Sebagai bentuk nyata komitmen dalam melindungi dan mengakui kekayaan budaya lokal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menyerahkan 22 Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) kepada Pemerintah Kabupaten Karo. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, kepada Bupati Karo, Brigjen. Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, SpOG., MARS didampingi Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, S.P bertempat di Kantor Bupati Kab. Karo.

Salah satu yang diserahkan secara simbolis adalah Surat Pencatatan KIK alat musik Serune dan Uis Kelam-kelam, sebagai representasi dari kekayaan budaya masyarakat Karo yang telah diakui dan dicatatkan secara resmi.

Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa penyerahan ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk mempercepat pencatatan dan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di seluruh wilayah Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Karo yang kaya akan tradisi dan kearifan lokal.

“Kami berkomitmen untuk terus mendorong pencatatan KIK sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap identitas budaya yang dimiliki oleh masyarakat,” ujar Ignatius.

Penyerahan ini turut dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Berkat Elhan Harefa, serta jajaran perangkat daerah Kabupaten Karo seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang berperan aktif dalam proses pendataan dan pendaftaran KIK.

Bupati Karo menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemenkum dan menyatakan bahwa pengakuan formal terhadap kekayaan intelektual komunal ini akan mendorong pelestarian budaya sekaligus membuka potensi ekonomi kreatif di daerah.

“Langkah ini bukan hanya tentang pengakuan, tetapi juga tentang bagaimana kita melestarikan dan memanfaatkan warisan budaya untuk kemajuan masyarakat Karo,” ujar Bupati Antonius Ginting.

Medan – Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan, Anggota Komisi XIII DPR RI, Kombes Pol. (Purn). Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H. melakukan kunjungan perseorangan pada Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil Kementerian HAM dan Kanwil Direktorat Imigrasi Sumatera Utara, Jumat (23/05).

Kedatangan Anggota Komisi XIII ini disambut hangat oleh Kepala Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Flora Nainggolan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Sahata Marlen Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Ma'mun, beserta seluruh jajaran pejabat struktural. Adapun kunjungan ini untuk melakukan penguatan terkait pelaksanaan program pelayanan Hukum, HAM, dan Keimigrasian, serta peninjauan sarana dan prasarana maupun pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Maruli menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran di masing masing Kementerian apapun yang menjadi kendala dan tantangan akan kita upayakan memberikan yang terbaik demi kemajuan dan kelayakan dalam pelayanan di Sumatera Utara. “Saya berharap rekan – rekan tetap semangat terus meningkatkan pelayanan dan pemenuhan hak masyarakat, serta mengutamakan pelayanan dalam bertugas”, Ucap Maruli.

Flora Nainggolan dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Maruli Siahaan sebagai perwakilan rakyat khususnya masyarakat Sumatera Utara atas perhatiannya terhadap pelayanan Hukum, HAM dan Keimigrasian.

"Terima kasih kepada Maruli Siahaan (Anggota Komisi XIII DPR RI) dan tim yang telah memberikan waktu dan perhatian pada kami. Masukan yang diberikan akan menjadi pedoman bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Sumatera Utara”, ujar Flora.

Dalam kunjungannya, Maruli Siahaan melakukan penguatan dan masukan bagi masing masing Kementerian dalam memberikan pelayanan kedepannya, sesi ini ditutup dengan tanya jawab dan foto bersama.

Berastagi-Tim Kekayaan Intelektual (KI) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara melakukan pengawasan dan edukasi kepada para pelaku usaha di Berastagi. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha tentang pentingnya mendaftarkan merek sebagai bentuk perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. (Kamis, 22 Mei 2025)

Kegiatan pengawasan ini Tim KI menyampaikan bahwa banyak produk lokal yang memiliki potensi besar namun belum terlindungi secara hukum karena belum melakukan permohonan secara resmi. Hal ini membuka celah bagi pihak lain untuk meniru atau mengambil alih merek tersebut.

Melalui edukasi ini, Kemenkum Sumut ingin mendorong pelaku usaha agar lebih sadar akan pentingnya hak kekayaan intelektual sebagai aset bisnis yang tak ternilai. Merek yang terdaftar tidak hanya melindungi dari penyalahgunaan, tetapi juga meningkatkan daya saing produk di pasar nasional.

Tim KI juga memberikan pemahaman mengenai mulai dari proses permohonan, dengan persyaratan hingga prosedur yang harus dilalui. Hal ini diharapkan mampu mendorong lebih banyak usaha kecil untuk segera mendaftarkan merek mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Melalui Tim KI menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan secara berkala dipelaku usaha secara terus menerus.

Dengan adanya edukasi dan pengawasan ini, diharapkan para pelaku usaha di Berastagi dan sekitarnya dapat lebih memahami nilai strategis dari merek yang dimiliki. Langkah ini juga menjadi upaya konkret pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis perlindungan kekayaan intelektual.

Karo-Dalam upaya mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menggelar kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual di Kabupaten Karo. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku ekonomi kreatif dan instansi pemerintah daerah.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Sumut, Sahata Marlen Situngkir, menegaskan bahwa kekayaan intelektual adalah aset berharga yang melekat pada karya manusia dan harus dilindungi oleh hukum. "Kami hadir di Kabupaten Karo karena Kemenkum ingin berbagi pengetahuan dan membangun kesadaran masyarakat agar karya mereka memiliki kekuatan hukum melalui pencatatan dan perlindungan KI," jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa di negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, kemajuan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produk-produk kreatif yang dilindungi secara hukum. Oleh karena itu, Indonesia juga perlu menumbuhkan budaya pencatatan dan perlindungan KI untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Berkat Elhan Harefa, menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum membuka ruang seluas-luasnya untuk bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat dalam membangun sistem perlindungan KI yang kuat di daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Ristanatalia Br Sinaga, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 22 Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang telah berhasil diklaim dan akan diserahkan sertifikatnya dalam acara Pekan Kebudayaan Daerah yang digelar esok hari.

Ia mengajak masyarakat, khususnya pelaku usaha kreatif di Karo, untuk lebih aktif mendaftarkan merek, hak paten, dan KIK agar hasil karya mereka diakui secara legal dan dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Sebagai narasumber, Rizki Harit Maulana, Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), turut menyampaikan bahwa pendaftaran ciptaan kini semakin mudah melalui platform e-hakcipta.dgip.go.id. Ia menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan 70 tahun setelah meninggal dunia, dengan masa perlindungan berbeda untuk karya tertentu seperti seni terapan dan program komputer.

"Pemilik hak cipta juga dapat menyerahkan hak ekonomi atas ciptaannya kepada pihak lain, baik secara penuh maupun sebagian," tambahnya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kekayaan intelektual serta memperkuat ekonomi kreatif di Kabupaten Karo dan wilayah Sumatera Utara secara umum.